Memuat...
WHO memastikan kasus hantavirus di kapal pesiar tidak berpotensi menjadi epidemi besar. Risiko penyebaran dinilai rendah karena virus ini tidak mudah menular antar manusia.
JAMBIKINI – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memastikan bahwa kasus hantavirus yang ditemukan di kapal pesiar tidak berpotensi memicu epidemi besar seperti COVID-19.
WHO menyebutkan, risiko penyebaran virus tersebut saat ini masih tergolong rendah. Meski sempat ditemukan beberapa kasus di kapal pesiar MV Hondius, situasinya dinilai tidak mengarah pada ancaman pandemi global.
Diketahui, kasus ini melibatkan penumpang dari berbagai negara. Bahkan, WHO telah memberi notifikasi kepada sedikitnya 12 negara terkait penumpang yang sempat berada di kapal tersebut.
Investigasi awal mengungkap bahwa beberapa kasus kemungkinan berkaitan dengan paparan virus dari lingkungan, khususnya area yang terdapat hewan pengerat, yang memang menjadi sumber utama penularan hantavirus.
Meski begitu, WHO menegaskan bahwa karakteristik hantavirus berbeda dengan virus corona. Penularannya tidak mudah terjadi antar manusia, sehingga risiko penyebaran luas dinilai sangat terbatas.
Saat ini, kapal pesiar tersebut masih dalam pengawasan ketat otoritas kesehatan internasional, sementara langkah-langkah pencegahan terus dilakukan guna memastikan keselamatan para penumpang dan kru.
Kasus meninggalnya dokter magang di Jambi menjadi perhatian nasional setelah Kementerian Kesehatan mengungkap dugaan adanya oknum dokter yang terlalu mengandalkan peserta internship dalam pelayanan medis. Peristiwa ini memicu evaluasi terhadap sistem pengawasan dan beban kerja dokter muda di rumah sakit.
Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada 21 Maret 2026 melalui sidang isbat 19 Maret. Keputusan diambil berdasarkan hasil rukyatul hilal dan hisab.
Sejumlah warga di Jember dan Bondowoso melaksanakan Salat Idulfitri 1447 Hijriah lebih awal pada 19 Maret 2026. Perbedaan ini terjadi karena penggunaan metode hisab tradisional berbasis kitab klasik oleh sebagian kalangan pesantren, yang tidak sama dengan penetapan pemerintah. Meski berbeda, pelaksanaan ibadah tetap berlangsung aman dan kondusif dengan pengamanan aparat gabungan.
