WHO: Hantavirus di Kapal Pesiar Diperkirakan Tak Picu Epidemi Besar
WHO memastikan kasus hantavirus di kapal pesiar tidak berpotensi menjadi epidemi besar. Risiko penyebaran dinilai rendah karena virus ini tidak mudah menular antar manusia.
JAMBIKINI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan pemerintah untuk tahun anggaran 2026 menjadi perhatian publik setelah muncul perbedaan pandangan terkait besaran anggaran yang dibutuhkan. Program ini sebelumnya disebut masuk dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan alokasi mencapai ratusan triliun rupiah.
Presiden Prabowo Subianto dalam pemaparan RAPBN 2026 menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp335 triliun untuk mendukung program MBG. Program tersebut ditujukan bagi puluhan juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik, balita, hingga ibu hamil dan menyusui, sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Namun, besaran anggaran tersebut mendapat tanggapan dari kalangan ekonom. Lili Yan Ing, ekonom sekaligus Sekretaris Jenderal International Economic Association, menilai alokasi dana MBG perlu dikaji lebih mendalam. Ia menyebut jumlah siswa di Indonesia hanya sekitar 4 persen dari total populasi, sementara program MBG difokuskan pada pemberian makan siang.
Menurutnya, dengan cakupan tersebut, kebutuhan anggaran MBG seharusnya tidak sebesar ratusan triliun rupiah. Ia memperkirakan anggaran yang lebih realistis berada di kisaran Rp8 triliun per tahun, berdasarkan perhitungan jumlah penerima dan jenis layanan yang diberikan.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa perhitungan anggaran MBG masih dalam tahap perencanaan dan pembahasan. Pemerintah juga menyatakan bahwa masukan dari akademisi dan ekonom menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan agar program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Sejumlah pengamat menilai perbedaan pandangan ini merupakan hal wajar dalam proses perumusan kebijakan publik. Pemerintah diharapkan dapat menyusun skema MBG yang seimbang antara tujuan peningkatan gizi, kemampuan fiskal negara, serta efektivitas pelaksanaan di lapangan.
