JAMBIKINI.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, mendapat sorotan dari sejumlah anggota DPR RI saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR. Dalam rapat tersebut, Pigai kembali menjelaskan usul penambahan anggaran Kementerian HAM yang sebelumnya menuai perdebatan.
Sejumlah anggota dewan mempertanyakan dasar perhitungan serta urgensi usulan kenaikan anggaran yang dinilai cukup besar. Mereka meminta agar kebutuhan anggaran kementerian disusun secara realistis dan disertai perencanaan program yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dalam rapat tersebut, Pigai menjelaskan bahwa tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Menurutnya, berbagai program strategis membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai agar dapat berjalan secara optimal.
Perdebatan berlangsung cukup dinamis ketika sejumlah anggota DPR mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran serta prioritas program yang akan dijalankan oleh Kementerian HAM. Beberapa legislator juga menyoroti besarnya lonjakan anggaran yang diajukan dibanding alokasi sebelumnya.
Meski demikian, Pigai menegaskan bahwa penguatan kelembagaan HAM memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar berbagai target perlindungan hak masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Ia juga menyatakan siap memberikan penjelasan rinci terkait kebutuhan anggaran tersebut kepada DPR.
Rapat kerja tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam pembahasan anggaran kementerian dan lembaga negara. DPR menegaskan akan terus melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap setiap usulan anggaran guna memastikan penggunaan dana negara berjalan efektif dan tepat sasaran.